BorneoFlash.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan menertibkan penjualan minyak goreng rakyat kemasan MinyaKita yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menegaskan pemerintah terus memantau harga MinyaKita di pasar tradisional bersama pemerintah daerah.
“Penjualan di atas HET harus kita tertibkan,” kata Roro saat memantau harga bahan pokok di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat.
Untuk mendukung pengawasan, Kementerian Perdagangan memanfaatkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang melibatkan dinas perdagangan di sekitar 514 kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, pemerintah memantau perkembangan harga bahan pokok sekaligus mendeteksi potensi gejolak harga lebih dini.
Selanjutnya, dinas perdagangan daerah menyampaikan hasil pemantauan kepada para pemangku kepentingan, termasuk Badan Pangan Nasional, agar mereka segera menindaklanjuti jika muncul kenaikan harga yang tidak wajar.
Selain pengawasan harga, pemerintah juga memperkuat distribusi MinyaKita melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Aturan tersebut mewajibkan penyaluran minimal 35 persen minyak goreng rakyat melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food.
Berdasarkan pemantauan di Pasar Ciputat, sebagian pedagang masih menjual MinyaKita sesuai HET Rp15.700 per liter. Namun, jika pedagang menaikkan harga, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Bulog dan ID Food untuk menjaga stabilitas pasokan.
Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Bulog, dan ID Food guna memastikan distribusi minyak goreng berjalan lancar sekaligus menjaga harga tetap stabil.
Sebelumnya, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menyatakan pemerintah meningkatkan langkah stabilisasi harga pangan menjelang Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah.
Pemerintah menjalankan upaya tersebut melalui pengawasan intensif oleh Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 di seluruh wilayah Indonesia.
Roro berharap langkah ini memperbaiki rantai pasok sehingga pemerintah dapat memantau distribusi MinyaKita secara lebih efektif dan menjaga harganya tetap terjangkau. (*)
