APBD Harus Dibahas Detail, Demmu: Jangan Ada yang Ditutup-Tutupi

Etam–Benuanta 04 Maret 2026 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

Ukuran:

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa praktik kurang transparan dalam penganggaran pernah terjadi sebelumnya, di mana sejumlah proyek pembangunan disahkan tanpa pemahaman detail dari anggota dewan. Hal tersebut, menurutnya, menjadi catatan penting agar tidak kembali terulang.

“Jangan sampai kembali terjadi kecolongan, di mana muncul pembangunan tertentu sementara anggota dewan tidak memahami rincian programnya. Hal semacam ini tidak boleh terulang,” tegasnya.

Selain itu, Demmu juga menyinggung pembahasan APBD 2026 yang berlangsung cukup alot. Ia bahkan sempat menyampaikan keberatan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) karena dokumen yang diserahkan dinilai terlalu ringkas dan tidak memadai untuk proses pengesahan.

“Saya telah menyampaikan bahwa tidak mungkin APBD disahkan apabila dokumen yang diberikan hanya sangat terbatas. Seluruh program perangkat daerah harus diuraikan secara detail agar dapat dikaji kelayakannya,” ungkapnya.

Di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, Demmu menilai DPRD harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa prioritas anggaran seharusnya difokuskan pada sektor-sektor mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.

“Dalam situasi efisiensi dan tingginya respons publik saat ini, DPRD harus mampu memahami kebutuhan masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal-hal tersebut harus lebih diprioritaskan dibandingkan pengadaan fasilitas bagi pejabat,” pungkasnya.