BorneoFlash.com, SAMARINDA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menekankan perlunya keterbukaan penuh dalam setiap tahapan pembahasan anggaran daerah. Ia menilai, seluruh program harus disampaikan secara jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi atau sekadar dicantumkan sebagai formalitas dalam dokumen perencanaan.
Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam pembahasan anggaran belakangan ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama, baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Seluruh unsur DPRD harus saling mengingatkan bahwa proses pembahasan anggaran wajib dilakukan secara terbuka tanpa ada hal yang disembunyikan. Peristiwa yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting dan cukup memalukan bagi kita semua,” ujar Demmu, pada Rabu (4/3/2026).
Ia juga menyoroti peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun dan mengajukan program melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Demmu menegaskan, setiap program seharusnya dikaji secara rinci, bukan hanya disetujui tanpa pendalaman substansi.
“Apabila dokumen anggaran telah dibagikan, maka pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terperinci pada setiap bagian, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif,” katanya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar