Membedah Ontologi Pendidikan: Antara Eksistensi Guru dan Apartheid Pedagogis

BorneoFlash.com, OPINI - Pendidikan, secara ontologis, adalah proses "menjadi" (becoming). Ia bukan sekadar transfer informasi, melainkan perjumpaan eksistensial antara subjek yang belajar dan subjek yang mengajar.

Namun, hari ini kita menyaksikan sebuah anomali: krisis kepercayaan kepada guru yang bukan lahir dari ketidakmampuan pedagogis semata, melainkan dari struktur diskriminatif yang memisahkan kasta-kasta pendidik—sebuah fenomena yang bisa kita sebut sebagai Apartheid Guru.

Secara hakiki, guru adalah pemegang otoritas moral dan intelektual dalam ruang kelas. Namun, struktur sistemik saat ini telah membelah identitas guru menjadi fragmen-fragmen yang diskriminatif. Secara ontologis, diskriminasi ini merusak "rasa keberadaan" guru.

Bagaimana seorang guru dapat menanamkan nilai keadilan kepada siswa jika eksistensinya sendiri berada dalam sistem yang tidak adil? Ketika status administratif lebih dihargai daripada kualitas dedikasi, maka esensi pendidikan sebagai ruang pembebasan sedang mengalami pembusukan dari dalam.

Krisis kepercayaan publik terhadap guru seringkali dipicu oleh persepsi bahwa guru kehilangan profesionalisme. Namun, jarang kita melihat bahwa profesionalisme sangat berkaitan dengan pengakuan (recognition).

Apartheid guru menciptakan hierarki yang menghancurkan soliditas profesi. Ketika masyarakat melihat guru honorer dibayar di bawah standar kelayakan, muncul stigma "murahan" atau "kurang kompeten".

Sebaliknya, guru yang berada dalam zona nyaman birokrasi terkadang terjebak dalam administratif formalitas. Dampaknya Adalah Kepercayaan publik luntur karena guru tidak lagi dilihat sebagai "Begawan" atau penjaga moral, melainkan sebagai "buruh kurikulum" yang terkotak-kotak oleh status kontrak kerja.

Diskriminasi guru bukan hanya soal gaji, melainkan soal akses terhadap pengembangan diri. Guru di sekolah-sekolah elite dengan fasilitas mumpuni mendapatkan pelatihan kelas dunia, sementara guru di pinggiran (yang seringkali berstatus honorer) dibiarkan berjuang sendiri dengan fasilitas seadanya.

Guru yang teralienasi tidak akan bisa membangun dialog yang autentik dengan siswa. Tanpa dialog, kepercayaan (trust) tidak akan pernah terbangun. Apartheid guru menciptakan jarak hierarkis yang membunuh ruh Pendidikan.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, kita tidak bisa hanya melakukan reformasi kurikulum. Kita butuh revolusi ontologis dalam memandang guru:

Penghapusan Sekat Kasta: Menghilangkan dikotomi kualitas berdasarkan status kepegawaian. Setiap individu yang berdiri di depan kelas harus memiliki hak dan martabat yang setara.

Restorasi Otoritas Pedagogis: Kepercayaan publik akan kembali jika guru diberikan ruang untuk merdeka secara intelektual, bukan sekadar menjadi pelaksana teknis regulasi.

Keadilan Distributif: Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tidak ada guru yang merasa menjadi "warga negara kelas dua" dalam sistem pendidikan.

Krisis kepercayaan pada guru adalah alarm atas rusaknya bangunan ontologis pendidikan kita. Selama sistem pendidikan masih memelihara praktik "apartheid" yang mendiskriminasi guru berdasarkan status administratif dan ekonomi, maka pendidikan hanya akan menjadi panggung sandiwara.

Memulihkan kepercayaan publik berarti memulihkan kemanusiaan guru. Kita harus mengembalikan guru pada hakikatnya sebagai subjek yang merdeka, agar mereka mampu melahirkan manusia-manusia yang juga merdeka. (*)