BorneoFlash.com, KUKAR - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak boleh tersandera oleh beban kewajiban tahun sebelumnya.
Penyelesaian utang kepada kontraktor dan mitra kerja ditegaskan menjadi prioritas utama sebelum pemerintah daerah menjalankan program-program baru.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah menghasilkan komitmen untuk mempercepat pendataan serta verifikasi seluruh tagihan yang belum terbayarkan.
“APBD 2026 harus kita jaga. Jangan sampai program baru berjalan sementara kewajiban lama belum diselesaikan. Itu prinsipnya,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, DPRD dan eksekutif sepakat menugaskan Inspektorat untuk melakukan review menyeluruh terhadap seluruh berkas tagihan agar dapat dimasukkan secara resmi dalam komponen utang pihak ketiga pada APBD 2026.
“Semua berkas harus direview supaya clear dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kita ingin semuanya tertib administrasi,” ujarnya.
DPRD juga meminta para penyedia jasa segera melengkapi dokumen tagihan agar proses verifikasi tidak berlarut-larut.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi kunci agar pembayaran bisa direalisasikan sesuai jadwal.
“Kami minta kontraktor kooperatif melengkapi berkasnya. Kalau administrasi cepat selesai, pembayaran juga bisa segera diproses,” beber Ahmad Yani.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua opsi skema pembayaran yang disiapkan. Pertama, menggunakan kas APBD murni 2026 dengan mendahulukan pembayaran utang sebelum membiayai program baru.
“Kita pastikan utang dibayar dulu, baru belanja program berjalan. Jangan terbalik,” tekannya.
Opsi kedua adalah memanfaatkan pinjaman jangka pendek guna menjaga ketersediaan kas agar pembayaran tidak tertunda.
Namun, DPRD mengingatkan agar langkah tersebut tetap memperhitungkan kemampuan bayar hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau memang perlu pinjaman, silakan sesuai aturan. Yang penting hitungannya matang dan tidak membebani APBD di akhir tahun,” paparnya.
Ia turut menyampaikan permohonan maaf kepada para kontraktor atas keterlambatan pembayaran yang terjadi serta berharap kondisi ini menjadi evaluasi bersama dalam perencanaan keuangan ke depan.
“Ke depan kita harus lebih cermat memproyeksikan pendapatan dan belanja. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan mengganggu kepercayaan mitra kerja,” tutupnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar