“Perlu dipertanyakan apakah sebuah gedung perkantoran benar-benar membutuhkan material granit. Dalam banyak kasus, penggunaan ubin standar dengan fungsi serupa sudah memadai dan jauh lebih efisien dari sisi biaya,” tuturnya.
Melalui mekanisme review perencanaan oleh Inspektorat, spesifikasi yang dinilai berlebihan dapat segera disesuaikan sebelum proses kontraktual dilakukan.
Upaya efisiensi ini tidak hanya menyasar jenis material, tetapi juga aspek teknis lainnya, seperti mutu struktur bangunan dan volume bahan yang digunakan.
Andi Harun mencontohkan, sebuah proyek dengan nilai anggaran Rp1 miliar berpotensi dihemat hingga sekitar 20 persen atau setara Rp200 juta apabila hasil review menunjukkan bahwa kualitas beton tidak perlu menggunakan spesifikasi tertinggi atau volume material dapat dikurangi tanpa mengabaikan standar keselamatan.
Menurutnya, apabila penghematan tersebut dilakukan sejak awal, maka sisa anggaran dapat dicatat sebagai efisiensi belanja daerah. Sebaliknya, jika spesifikasi berlebih tetap dipaksakan dan baru dikoreksi setelah pekerjaan selesai, selisih tersebut berpotensi dikategorikan sebagai
kerugian negara.
Selain mendorong efisiensi anggaran, sistem pengawasan baru ini juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan tugas.
Dengan adanya pendampingan dan reviu sejak dini, potensi kesalahan prosedural maupun ketidaksesuaian dengan regulasi dapat diminimalkan.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Samarinda berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Andi Harun menegaskan bahwa pembenahan sistem pengawasan tersebut tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap sanksi hukum atau tindak pidana korupsi, melainkan merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama dalam mewujudkan prinsip good governance.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar