Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, bahkan menyebut BOP sebagai manifestasi baru neokolonialisme. Ia menilai konsep perdamaian yang ditawarkan Amerika Serikat, termasuk oleh Presiden Donald Trump, hanya sebatas manajemen konflik yang mengabaikan akar persoalan utama: pendudukan Israel atas Palestina.
“Isu Palestina bukan konflik biasa. Ini adalah penjajahan, perampasan hak dasar, dan pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Sudarnoto.
Dalam kacamata MUI, kehadiran Indonesia di forum yang tidak secara tegas mensyaratkan pengakhiran pendudukan Israel justru berpotensi menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema perdamaian yang timpang—perdamaian tanpa keadilan.
Perdebatan ini semakin kompleks ketika Presiden Prabowo sendiri menyatakan bahwa perdamaian Palestina hanya bisa terwujud jika keamanan Israel dijamin.
“Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel,” ujar Prabowo di New York, September 2025 lalu.
Pernyataan tersebut menjadi titik krusial dalam polemik. Bagi pendukung langkah Prabowo, jaminan keamanan Israel adalah realitas politik yang tak terhindarkan dalam diplomasi global. Namun bagi para pengkritik, termasuk MUI, pernyataan ini dinilai bertabrakan dengan amanat konstitusi Indonesia yang secara tegas menolak segala bentuk penjajahan.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar