Menurut Andi Harun, kebijakan pinjaman yang dilakukan secara berulang justru akan meninggalkan persoalan struktural bagi pemerintahan selanjutnya.
Oleh sebab itu, Pemkot Samarinda berkomitmen untuk tidak membuka ruang pembahasan terkait pinjaman daerah.
“Kami tidak ingin mewariskan beban utang kepada kepala daerah berikutnya. Di Samarinda, opsi pinjaman sama sekali tidak pernah menjadi agenda pembahasan,” tegasnya.
Sebagai langkah alternatif, pemerintah kota melakukan penyesuaian pola belanja agar sejalan dengan kemampuan keuangan yang ada.
Prioritas anggaran diarahkan pada pemenuhan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Dalam kondisi anggaran terbatas, belanja harus dikendalikan. Fokus utama adalah pelayanan publik yang esensial, seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara kebutuhan lainnya perlu dilakukan pengendalian,” ucapnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar