BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan tidak akan menjadikan pinjaman daerah sebagai jalan keluar atas tekanan fiskal yang dialami Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sikap tersebut diambil menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah.
Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk kehati-hatian agar pengelolaan anggaran tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang. Pemkot Samarinda memilih menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia, alih-alih menambah kewajiban pembayaran di masa mendatang.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur–Kalimantan Utara (Kaltara) yang mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menutup defisit anggaran melalui skema pinjaman.
“Kami memiliki pandangan yang sama. Kondisi APBD saat ini memang berada dalam tekanan yang cukup berat dan dapat dikatakan sedang menghadapi situasi yang tidak stabil,” ujar Andi Harun, pada Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, dalam kondisi keterbatasan anggaran, tidak sedikit pemerintah daerah yang memilih opsi pinjaman untuk menjaga kelangsungan belanja.
Skema tersebut sebelumnya pernah digunakan, khususnya pada masa pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta masih tersedia melalui fasilitas pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) maupun perbankan.
“Namun, secara prinsip kami tidak memilih jalur tersebut. Meskipun tingkat bunga relatif rendah, pinjaman tetap berpotensi menimbulkan beban fiskal pada tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Menurut Andi Harun, kebijakan pinjaman yang dilakukan secara berulang justru akan meninggalkan persoalan struktural bagi pemerintahan selanjutnya.
Oleh sebab itu, Pemkot Samarinda berkomitmen untuk tidak membuka ruang pembahasan terkait pinjaman daerah.
“Kami tidak ingin mewariskan beban utang kepada kepala daerah berikutnya. Di Samarinda, opsi pinjaman sama sekali tidak pernah menjadi agenda pembahasan,” tegasnya.
Sebagai langkah alternatif, pemerintah kota melakukan penyesuaian pola belanja agar sejalan dengan kemampuan keuangan yang ada.
Prioritas anggaran diarahkan pada pemenuhan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Dalam kondisi anggaran terbatas, belanja harus dikendalikan. Fokus utama adalah pelayanan publik yang esensial, seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara kebutuhan lainnya perlu dilakukan pengendalian,” ucapnya.
Ia mengakui, situasi ini sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja daerah. Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah pos pengeluaran yang dinilai belum efisien.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kami. Terdapat pos belanja yang cukup besar, seperti belanja makan dan minum yang nilainya dapat mencapai Rp98 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.
Besarnya angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan upaya keras pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami harus bekerja ekstra untuk meningkatkan PAD, sementara di sisi lain masih terdapat belanja dengan nilai yang cukup besar dan menurut kami telah melampaui batas kewajaran,” katanya.
Meski menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran 2026, Andi Harun menegaskan jajaran Pemkot Samarinda tetap solid dan optimistis dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Komitmen dan semangat kerja kami tidak berubah. Situasi ini akan kami hadapi bersama secara bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sebagai informasi, APBD Kota Samarinda pada tahun berjalan ditetapkan sebesar Rp3,18 triliun. Angka tersebut menurun cukup tajam dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai Rp5,3 triliun, sebagai dampak kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah oleh pemerintah pusat.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar