BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan potensi alur Sungai Mahakam.
Salah satu upaya yang dirancang adalah pengembangan layanan jasa tambat kapal yang dinilai berpeluang memberikan kontribusi ekonomi baru bagi daerah.
Kebijakan tersebut dinilai semakin relevan seiring dengan proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini yang diperkirakan mencapai sekitar Rp6 triliun.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menggali potensi pendapatan dari sektor-sektor yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Yusliando, menyampaikan bahwa Sungai Mahakam merupakan aset strategis daerah yang memiliki nilai ekonomi besar.
Selama ini, pengelolaan alur pelayaran sungai berada di bawah kewenangan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dengan dukungan pihak ketiga seperti Pelindo, sehingga pemerintah daerah belum memperoleh manfaat langsung secara maksimal.
“Pemerintah provinsi memandang Sungai Mahakam sebagai aset strategis yang memiliki potensi signifikan untuk mendukung pendapatan daerah. Ke depan, diharapkan terdapat ruang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan alur sungai tersebut,” ujar Yusliando, pada Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah penyediaan layanan jasa tambat kapal. Skema ini menjadi hal baru bagi Pemprov Kaltim karena sebelumnya belum pernah diterapkan sebagai salah satu sumber PAD daerah.
Sebagai tahap awal, Dinas Perhubungan Kaltim telah menyusun rencana pembangunan fasilitas tambat kapal yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2026. Pelaksanaan bertahap dipilih mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar.
Dua lokasi direncanakan menjadi titik awal pembangunan, yakni kawasan Sungai Kunjang dan Sungai Lais. Seluruh lahan yang akan digunakan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus. Oleh karena itu, pelaksanaannya dirancang secara bertahap, dengan lokasi yang dipilih merupakan lahan milik pemerintah provinsi,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kaltim juga menyiapkan skema kerja sama antar badan usaha atau business to business (B2B). Pemerintah daerah akan diwakili oleh Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (MBS) untuk menjalin kemitraan dengan KSOP dalam pengelolaan layanan tambat kapal.
Yusliando menambahkan bahwa hingga saat ini penetapan MBS sebagai pengelola resmi belum dilakukan.
Namun, pemerintah daerah menargetkan penunjukan tersebut dapat direalisasikan paling lambat pada tahun 2027, sementara skema kerja sama masih dalam tahap pembahasan.
“Penetapan MBS sebagai pengelola jasa tambat kapal direncanakan paling lambat pada 2027. Saat ini, pola kerja sama masih kami bahas secara teknis dan administratif,” terangnya.
Sementara itu, perencana teknis proyek, Ahmad Maslihuddin, menjelaskan bahwa pada tahap awal fasilitas tambat kapal di kedua lokasi dirancang memiliki kapasitas yang cukup besar.
Di kawasan Sungai Kunjang direncanakan pembangunan enam unit dolphin atau tiang tambat, sedangkan di Sungai Lais akan dibangun sekitar 10 unit, sehingga total mencapai 16 unit.
“Setiap unit dolphin dirancang mampu menampung kapal hingga tiga baris dengan sistem rafting, sehingga kapasitas tambat kapal yang tersedia relatif besar,” ungkap Ahmad.
Ia menambahkan, hingga saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan dan penyesuaian anggaran, sehingga pekerjaan fisik belum dimulai. Berbagai upaya efisiensi konstruksi terus dilakukan agar jumlah titik tambat dapat dimaksimalkan.
“Target awal kami adalah membangun 20 titik tambat di dua lokasi tersebut. Saat ini desain konstruksi tengah disederhanakan agar target tersebut dapat tercapai. Harapannya, pembangunan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar