BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak hanya menyoroti aspek teknis pematangan lahan Bizhub Kariangau, tetapi juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) setelah 600 kepala keluarga terdampak banjir yang diduga dipicu aktivitas proyek tersebut.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menilai bahwa persoalan banjir ini bukan sekadar soal pengerjaan lahan, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan memastikan keberadaannya tidak merugikan masyarakat sekitar.
“Sebagian air dari area pematangan lahan mengalir ke permukiman warga. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya, pada Rabu (26/11/2025).
Bagus menekankan bahwa perusahaan harus memiliki komitmen sosial yang kuat, bukan sekadar memberikan bantuan setelah dampak terjadi.
“Perusahaan harus segera menangani dampak dan mengecek kembali seluruh prosesnya. Kami ingin tindakan konkret, bukan hanya respons setelah warga terdampak,” tegasnya.
Bagus menilai pembangunan fasilitas pengendali banjir harus diprioritaskan meski site plan belum tuntas. Menurutnya, selama titik lokasi fasilitas itu sudah disepakati, pengerjaan bisa dimulai tanpa menunggu proses administrasi selesai.
Untuk memastikan penanganan berjalan seimbang, Bagus telah meminta Dinas Pekerjaan Umum serta OPD terkait mempercepat proses persetujuan site plan. Namun di lapangan, perusahaan tetap diminta bergerak cepat.
Bizhub disebut akan menurunkan alat berat dalam tiga hari kedepan. Pemerintah bahkan meminta dibuatnya pembatas saluran darurat agar limpasan air tidak kembali masuk ke permukiman. “Kejadian beberapa minggu lalu tidak boleh terulang,” tegas Bagus.
Selain itu, ia meminta kolam retensi yang sedang dibangun dipasangi pagar demi keselamatan anak-anak dan untuk mengurangi risiko banjir.
Handi, perwakilan pelaksana Bizhub Kariangau, menyatakan perusahaan menerima seluruh masukan pemerintah dan telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
Ia memastikan Bizhub akan mempercepat pembangunan pengendali banjir serta menambah pagar pengaman pada kolam retensi.
Pemkot Balikpapan menekankan dua hal: yakni pembangunan tetap dapat berjalan, tetapi masyarakat tidak boleh menanggung risikonya.
Penegasan ini menjadi pesan penting bagi semua pengembang di Balikpapan, bahwa percepatan investasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan.
Adanya langkah pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di wilayah-wilayah pengembangan kota.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar