BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut di Balikpapan belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Padahal, program MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan gizi masyarakat dan menekan angka stunting di daerah.
“Hari ini beberapa program belum maksimal di Kota Balikpapan. Harapan kami, khusus untuk kejadian keracunan yang pernah terjadi agar dilakukan evaluasi ulang, karena ini menyangkut nyawa masyarakat,” ujar Budiono kepada awak media, di Kantor DPRD Balikpapan, pada Kamis (13/11/2025).
Budiono menegaskan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar pelaksanaan MBG ke depan lebih aman, terkontrol, dan tepat sasaran.
Ia menilai, pemerintah daerah harus memperhatikan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama, terutama setelah muncul laporan insiden keracunan di beberapa daerah lain yang telah menjalankan program tersebut.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti rumitnya proses perizinan bagi penyedia makanan lokal, khususnya dalam pengajuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Ia menilai, persyaratan yang terlalu ketat dapat menghambat partisipasi pelaku usaha kecil dalam mendukung program MBG. “Regulasi tetap penting, tetapi harus ada keseimbangan. Jangan sampai pelaku UMKM yang seharusnya menjadi bagian dari program justru terhambat karena birokrasi yang berbelit,” tegasnya.
Menurut Budiono, salah satu semangat utama dari program MBG adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan program di daerah semestinya tidak hanya fokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan produsen pangan lokal untuk berkontribusi.
“Program ini jangan hanya dilihat dari sisi konsumsi, tapi juga dari sisi pemberdayaan. Kalau UMKM lokal bisa ikut serta, dampaknya akan berlipat ganda: ekonomi tumbuh, gizi masyarakat meningkat,” jelasnya.
Budiono berharap Pemkot Balikpapan dapat melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan lintas instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Koperasi UMKM, agar implementasi MBG di lapangan bisa lebih terarah dan efisien.
Ia juga mendorong dibentuknya mekanisme pengawasan terpadu, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, agar seluruh tahapan program terjamin dari sisi keamanan, kualitas, dan transparansi anggaran.
“Kalau mekanisme pengawasan jelas dan rantai distribusinya tertata, maka potensi masalah bisa dicegah sejak awal. Ini soal kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” tambahnya.
Budiono optimistis, jika pelaksanaan MBG dibenahi dengan serius dan disinergikan dengan program daerah, maka manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Balikpapan.
“Kita dukung penuh program nasional ini, tapi pelaksanaannya harus matang dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan warga,” pungkasnya. (Adv)
