“Distribusi akan difokuskan di Posyandu agar lebih efektif. Jadi ketika orang tua membawa anaknya untuk pemeriksaan kesehatan, mereka juga bisa langsung menerima makanan bergizi dari pemerintah,” jelasnya.
Faisal menambahkan, program MBG Plus juga diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan dasar di tingkat desa, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat. Ia menilai, selain untuk menekan angka stunting, program ini juga bisa menjadi wadah edukasi gizi bagi keluarga.
“Lewat program ini, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya gizi seimbang. Jadi bukan hanya menerima bantuan, tapi juga mendapatkan pengetahuan bagaimana menjaga pola makan yang sehat,” terangnya.
Dari sisi pendanaan, Pemkab Kukar telah menyiapkan mekanisme kerja sama lintas dinas, terutama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Anggaran tersebut telah dipetakan dan akan difokuskan pada pelaksanaan program di tingkat kecamatan dan desa.
“Tim dari Dinkes dan DPMD sudah memetakan sumber anggarannya. Tahun depan kita tinggal memastikan teknis pelaksanaannya agar bisa berjalan lancar dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Faisal menargetkan, pelaksanaan penuh program MBG Plus dapat dimulai pada tahun 2026, setelah seluruh proses koordinasi dan penyiapan regulasi selesai. Ia berharap keberadaan program ini benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita dan lansia.
“Kami berharap tidak ada lagi warga Kukar, khususnya anak-anak dan lansia, yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Ini bukan sekadar program sosial, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
