BorneoFlash.com, JAKARTA – Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia kini berperan penting dalam menekan harga beras dunia melalui peningkatan produksi dan stabilisasi harga yang berkelanjutan.
“Petani Indonesia berkontribusi menurunkan harga beras global dari sekitar 650 dolar AS per ton menjadi 371 dolar AS per ton,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ia menyampaikan pernyataan itu dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/11/2025). Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras petani dan kebijakan strategis pemerintah.
Amran menuturkan, peningkatan produksi membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 3,8 juta ton. Ia menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk tidak melakukan impor beras pada 2025.
“Dulu kita importir besar. Sekarang, berkat kebijakan Presiden Prabowo, kita bisa hentikan impor,” katanya.
Data menunjukkan, harga beras putih 5 persen (FOB) dari negara eksportir seperti Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar turun dari kisaran 622 – 655 dolar AS per ton pada Januari 2024 menjadi 455 – 514 dolar AS per ton pada Desember 2024, setelah Indonesia mengumumkan penghentian impor.
FAO All Rice Price Index (FARPI) juga mencatat penurunan indeks beras global sebesar 1,2 persen pada Desember 2024 menjadi 119,2 poin, dan terus turun hingga 100,9 poin pada September 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional 2025 mencapai 34,77 juta ton tertinggi sepanjang sejarah atau naik 4,15 juta ton dari 2024. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 30,97 juta ton, Indonesia diproyeksikan surplus 3,8 juta ton.
BPS juga mencatat kenaikan indeks harga padi dari 136,78 pada Januari 2025 menjadi 146,24 pada Oktober 2025, menandakan meningkatnya kesejahteraan petani.
Untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras yang melibatkan Polri, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Bulog, dan pemerintah daerah.
“Satgas sudah turun di 51 kabupaten. Tantangan terbesar ada di Papua karena distribusi lewat udara, tapi yang utama Indonesia sudah swasembada beras,” tegas Amran.
Kepala Bapanas membentuk Satgas ini berdasarkan Keputusan Nomor 375 Tahun 2025. Hingga 1 November, Satgas telah mengawasi 5.648 titik di seluruh Indonesia, mencakup produsen, distributor, grosir, ritel modern, dan pengecer. (*)
