BorneoFlash.com, SAMARINDA – Wacana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk menormalisasi sekaligus melakukan pengerukan Sungai Mahakam sebagai langkah mengatasi banjir di Samarinda menuai tanggapan dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Menurut Andi, rencana tersebut merupakan gagasan besar yang patut diapresiasi, namun belum tentu menjadi solusi utama untuk mengatasi persoalan banjir yang telah lama menjadi tantangan bagi ibu kota provinsi ini.
Ia menilai, proyek berskala besar seperti pengerukan Sungai Mahakam harus disertai kajian mendalam agar efektif dan tepat sasaran.
Andi berpendapat, pengerukan sungai sepanjang hampir seribu kilometer itu berpotensi memerlukan biaya yang sangat besar, sementara dampaknya terhadap penurunan risiko banjir belum tentu signifikan.
“Kalau konteksnya penanggulangan banjir, tentu ada pengaruhnya, tetapi dibutuhkan dana yang sangat besar, bisa mencapai lebih dari lima triliun rupiah,” ujarnya, pada Jumat (31/10/2025)
Wali kota yang akrab disapa AH itu menuturkan, dirinya belum menerima informasi resmi terkait substansi rencana tersebut dan hanya mengetahui dari tayangan yang beredar di media sosial.
Meski demikian, Andi mendukung penuh apabila pengerukan dilakukan dengan tujuan memperlancar jalur pelayaran di Sungai Mahakam.
Sebab, menurutnya, terdapat sejumlah titik di jalur sungai itu yang mengalami pendangkalan dan kerap menimbulkan insiden pelayaran.
“Kalau tujuannya untuk kepentingan pelayaran, saya sangat setuju. Karena memang ada beberapa titik yang dangkal dan perlu ditangani. Namun, untuk penanganan banjir, saya kira ada program yang lebih prioritas dan sudah melalui kajian bersama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa pengerukan yang seharusnya diprioritaskan adalah di Sungai Karang Mumus (SKM), karena sungai tersebut berperan besar dalam aliran air yang melintasi Kota Samarinda dan sering menjadi penyebab genangan saat hujan lebat.
“Kalau konteksnya banjir, menurut kami pengerukan Mahakam bukan solusi utama. Tetapi kalau di Sungai Karang Mumus, saya sangat mendukung karena itu salah satu faktor langsung penyebab banjir di kota ini,” terangnya.
Terkait rencana Pemprov Kaltim tersebut, Andi mengaku hingga kini belum ada komunikasi formal antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi.
Namun, ia menyambut baik niat Gubernur Kaltim untuk berkontribusi dalam penanganan banjir.
“Sejauh ini belum ada pembahasan resmi. Namun tentu kami berterima kasih kepada Pak Gubernur atau siapa pun yang memiliki perhatian terhadap pengendalian banjir Samarinda,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemkot Samarinda saat ini telah memiliki data dan kajian teknis yang komprehensif terkait faktor penyebab banjir serta rencana penanganannya.
Semua dokumen tersebut, termasuk Detail Engineering Design (DED), telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak ahli.
“Kalau pemerintah provinsi memerlukan data, semuanya sudah lengkap. DED seluruh program pengendalian banjir sudah kami siapkan. Hanya saja, kendalanya terletak pada pendanaan. Semua ini hasil kajian berbagai pihak yang kredibel,” tegas Andi.
Andi menjelaskan, Pemkot Samarinda telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk menekan risiko banjir.
Rencana tersebut meliputi pembangunan pintu air di kawasan Jembatan 1 Sungai Karang Mumus, peningkatan kapasitas pompa air, serta optimalisasi Waduk Lempake yang saat ini mengalami sedimentasi sekitar 0,8 juta meter kubik.
Selain itu, revitalisasi jaringan drainase di sejumlah titik yang rawan genangan, terutama di kawasan yang kerap terdampak rob, juga menjadi bagian dari desain besar pengendalian banjir.
“Seluruh datanya sudah lengkap dan jelas. Kalau diminta, saya siap menyampaikan langsung kepada Pak Gubernur. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu menghormati dan mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar