BorneoFlash.com, SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengetatkan pengelolaan fiskal daerah, penyesuaian anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat membuat setiap pengeluaran kini harus dihitung dengan lebih cermat.
Salah satu langkah nyata yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim adalah meniadakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel-hotel berbintang.
Seluruh kegiatan resmi, mulai dari rapat, pelatihan, hingga pertemuan koordinasi, kini diwajibkan menggunakan ruang pertemuan milik masing-masing perangkat daerah.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar langkah penghematan sementara, melainkan strategi efisiensi jangka panjang yang telah diterapkannya sejak awal masa kepemimpinannya.
Menurut Rudy, Pemprov Kaltim kini hampir tidak lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor.
“Seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan fasilitas internal yang sudah tersedia, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lebih hemat namun tetap efektif,” ujarnya, pada Senin (27/10/2025).
Kebijakan tersebut juga mendorong pemerataan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
