Pemprov Kaltim Tekan Anggaran, Kegiatan Pemerintah Tak Lagi Digelar di Hotel

Etam–Benuanta 27 Oktober 2025 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, SAMARINDA - Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengetatkan pengelolaan fiskal daerah, penyesuaian anggaran akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat membuat setiap pengeluaran kini harus dihitung dengan lebih cermat.

Salah satu langkah nyata yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim adalah meniadakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di hotel-hotel berbintang.

Seluruh kegiatan resmi, mulai dari rapat, pelatihan, hingga pertemuan koordinasi, kini diwajibkan menggunakan ruang pertemuan milik masing-masing perangkat daerah.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar langkah penghematan sementara, melainkan strategi efisiensi jangka panjang yang telah diterapkannya sejak awal masa kepemimpinannya.

Menurut Rudy, Pemprov Kaltim kini hampir tidak lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor.

“Seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan fasilitas internal yang sudah tersedia, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lebih hemat namun tetap efektif,” ujarnya, pada Senin (27/10/2025).

Kebijakan tersebut juga mendorong pemerataan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain menekan pengeluaran, Rudy menyebut kebijakan itu memungkinkannya untuk lebih sering meninjau langsung pelayanan publik di berbagai instansi.

Ia memahami keputusan ini berimbas pada menurunnya tingkat hunian hotel di daerah, namun kondisi fiskal daerah mengharuskan efisiensi dilakukan agar program-program prioritas tetap berjalan.

“Bahkan sebelum adanya pemotongan transfer ke daerah, kami sudah mulai mengurangi kegiatan serupa. Dulu hampir setiap pekan ada kegiatan, sekarang dalam tiga bulan pun belum tentu ada satu,” jelasnya.

Sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Kaltim pada 20 Februari 2025, Rudy telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan fasilitas milik pemerintah secara maksimal.

Ia juga mengaku jarang menghadiri kegiatan di luar kantor, kecuali jika bersifat undangan resmi dari pihak lain.

“Penyesuaian anggaran secara menyeluruh akan diterapkan mulai tahun depan. Kami masih melakukan penyusunan ulang sesuai kemampuan fiskal daerah,” tutupnya.

Melalui efisiensi birokrasi dan optimalisasi aset pemerintah, Pemprov Kaltim berupaya mengurangi ketergantungan pada penggunaan fasilitas luar yang memerlukan biaya besar.