BorneoFlash.com, KUKAR – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan serta penyelarasan proses legalisasi aset negara, khususnya di sektor hulu migas, melalui Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas.
Pada 31 Juli–1 Agustus 2025, PHSS menerima kedatangan tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang melaksanakan pemeriksaan tanah di Lapangan Semberah, Desa Salo Cella, Kecamatan Muara Badak.
Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan Hak Pakai Selama Dipergunakan yang diajukan PHSS sebagai penerima kuasa dari SKK Migas mewakili Pemerintah Indonesia.
Proses ini dilakukan setelah terbitnya Peta Bidang Tanah dengan pendampingan dari PHSS, Ketua RT setempat, serta Pemerintah Desa Salo Cella. Panitia A Kantor Pertanahan melakukan penelitian dan pengkajian untuk memastikan kebenaran formal atas data fisik dan yuridis sebelum menetapkan Hak Pakai.
Senior Manager Relations PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Handri Ramdhani, menegaskan sertipikasi BMN merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak negara atas tanah yang digunakan untuk operasi hulu migas.
“Ini adalah wujud implementasi regulasi terkait kewajiban sertipikasi BMN sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2004, PP 27/2014 jo. PP 28/2020, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengamanan BMN,” jelasnya.
