Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus. Salah satu langkah penting adalah penegasan batas wilayah IKN dengan daerah sekitarnya, termasuk Kota Balikpapan.
Tag: Kepastian Hukum
PHSS Dukung Sertipikasi Aset Hulu Migas untuk Kepastian Hukum dan Ketahanan Energi
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan serta penyelarasan proses legalisasi aset negara, khususnya di sektor hulu migas, melalui Sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas.
Sri Mulyani Tegaskan Sinergi Kemenkeu dan Polri Penting untuk Jaga Stabilitas Nasional
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas nasional,
Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kepastian hukum, terkait pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.