Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), lanjut Handri, PHSS memiliki amanah untuk melakukan pembebasan dan sertipikasi lahan migas sebagai BMN atas nama Pemerintah Indonesia.
“Kami meyakini penyediaan dan sertipikasi lahan adalah faktor penting bagi keberhasilan proyek eksplorasi maupun eksploitasi hulu migas. Hal ini mendukung keberlanjutan produksi migas demi ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Handri menambahkan, keberhasilan sertipikasi memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Proses perizinan dan legalisasi aset yang tepat waktu akan mendukung kelancaran proyek hulu migas. Kami juga berharap semua pihak bersama-sama menjaga keamanan dan keselamatan aset hulu migas yang merupakan BMN sekaligus Objek Vital Nasional,” ujarnya.
Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Taranita Fitri Andriani, menegaskan BMN berupa tanah adalah salah satu objek pendaftaran tanah.
“Pendaftaran tanah BMN mewujudkan tertib administrasi sekaligus kepastian hukum. Kami berkomitmen melaksanakan pensertipikatan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Melalui koordinasi lintas lembaga, sertipikasi BMN tanah diharapkan dapat terselenggara terpadu, menyeluruh, dan efektif, sehingga pengelolaan aset negara di sektor hulu migas semakin transparan, akuntabel, serta mendukung iklim investasi yang kondusif. (*)
