Prabowo Perkuat Internet dan Komunikasi di Miangas, Warga Perbatasan Dapat Starlink dan Handphone

BorneoFlash.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat akses komunikasi dan internet di wilayah terluar Indonesia agar masyarakat tetap terhubung dan merasakan kehadiran negara.

Saat mengunjungi Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sabtu, Prabowo menyampaikan pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa ratusan layanan Starlink, telepon genggam, modem internet, serta memperkuat infrastruktur telekomunikasi melalui pengembangan base transceiver station (BTS).

“Kami memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Menteri Komdigi Ibu Meutya akan menyalurkan handphone dan Starlink untuk seluruh kepala keluarga,” kata Prabowo dalam siaran Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Prabowo menilai akses komunikasi dan internet kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara.

Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah terluar Indonesia agar masyarakat tidak terisolasi dan dapat menikmati akses komunikasi yang memadai.

Prabowo mengatakan penguatan jaringan komunikasi di Pulau Miangas akan membantu aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.

Pemerintah juga mendorong penguatan akses internet di wilayah perbatasan untuk mendukung komunikasi darurat dan mempercepat pelayanan publik berbasis digital.

Menurut Prabowo, jaringan komunikasi yang stabil dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintah di daerah perbatasan.

Langkah penguatan konektivitas di Miangas menunjukkan fokus pembangunan pemerintah yang tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau pulau-pulau terluar sebagai garda depan kedaulatan Indonesia.

Melalui program tersebut, Prabowo memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga di kawasan perbatasan, mendapatkan hak yang sama atas akses informasi, komunikasi, dan pembangunan nasional. (*)