BorneoFlash.com, SAMARINDA – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperluas akses pendidikan tinggi terus berlanjut.
Salah satunya melalui pertemuan resmi dengan jajaran Universitas Terbuka (UT) yang digelar pada Rabu (2/7/2025).
Audiensi ini membahas potensi kerja sama agar UT dapat terlibat dalam program bantuan pendidikan gratis atau subsidi GratisPol yang dicanangkan Pemprov Kaltim.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, H. Seno Aji, memimpin langsung jalannya diskusi yang berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif.
Dalam pertemuan tersebut, pihak UT menyampaikan bahwa mereka telah menjalankan aktivitas perkuliahan di berbagai wilayah Kaltim dan memiliki basis mahasiswa yang cukup besar di daerah ini.
Namun demikian, persoalan legalitas administratif masih menjadi hambatan utama.
Secara formal, UT hingga kini masih tercatat sebagai institusi pendidikan dengan alamat terdaftar di Jakarta.
"Untuk saat ini, Universitas Terbuka belum bisa dimasukkan dalam program subsidi GratisPol karena berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, alamat resminya masih berada di Pondok Cabe, Jakarta,"ujar Wagub Seno.
Padahal menurutnya, secara operasional UT sudah sangat aktif di Kalimantan Timur, baik dari sisi keberadaan gedung maupun jumlah mahasiswa yang mayoritas merupakan warga daerah ini.
Namun sesuai regulasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur, syarat domisili kampus di Kaltim menjadi hal yang wajib dipenuhi.
"Oleh sebab itu, kami meminta agar Universitas Terbuka segera mengurus dan menetapkan alamat resmi mereka di Kalimantan Timur, agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku,"tegasnya.
Wagub Seno menyampaikan optimismenya bahwa Universitas Terbuka akan mampu memenuhi persyaratan tersebut.
Ia berharap UT dapat secara resmi menjadi bagian dari program subsidi pendidikan GratisPol mulai tahun 2026, demi mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi hingga ke pelosok daerah.
"Insyaallah, kami berharap paling lambat di tahun 2026, Universitas Terbuka sudah dapat bergabung dalam skema GratisPol. Ini penting demi mendukung keterjangkauan pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur,"tutupnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar