BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Keberadaan Anak Jalanan (Anjal) di wilayah Kota Balikpapan menjadi sorotan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan. Pasalnya, aktivitas anjal mengganggu ketertiban, khususnya di lampu lalu lintas.
Kepala Satpol PP Balikpapan, Boedi Liliono menyampaikan pihaknya terus melakukan penertiban Anjal di Kota Balikpapan, yang lebih banyak berada di lampu lalu lintas.
“Kita melakukan pengawasan baik menurunkan personel untuk melakukan penjagaan dan juga memantau dari CCTV yang terkoneksi dengan Dinas Perhubungan,” jelas Boedi kepada media.
Katanya, Satpol PP Kota Balikpapan bersinergi dengan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk melakukan pengawas, sehingga pada saat tidak ada personel yang berjaga, personel mengawasi dari Kantor. Meskipun, malam hari apabila ditemukan ada aktivitas anjal, maka petugas satpol pp menuju ke lokasi tersebut untuk mengamankan.
“Kalau ada terlihat di CCTV kita langsung ke datangin. Keberadaan anjal lebih banyak di lampu merah rapak,” katanya.
Penertiban anjal terus dilakukan agar tidak semakin bertambah anjal di Kota Balikpapan. Apalagi Kota Balikpapan menjadi kota yang paling banyak didatangin warga dari luar daerah dengan adanya proyek strategis di Kota Balikpapan dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Anjal lebih banyak dari warga luar balikpapan yang ingin mencoba-coba,” ucap Boedi.
Seluruh lampu lalu lintas yang terkoneksi CCTV dengan Dinas Perhubungan, maka terhubung langsung dengan Satpol PP Kota Balikpapan. Kurang lebih 10 CCTV yang terkoneksi, yang mana setiap lampu lalu lintas memiliki CCTV yang berbeda, ada yang dua dan ada yang tiga. Lampu lintas tersebut diantaranya lampu lalu lintas rapak, kebun sayur, telindung dan tugu KB.
Ketika Satpol PP Balikpapan berhasil mengamankan anjal, terlebih dulu didata Satpol PP kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Balikpapan untuk dilakukan pembinaan, yang menjadi kewenangannya. Pihaknya membantu Dinas Sosial, untuk penertiban anjal dan juga terkadang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). “CCTV itu mata pemerintah untuk mengawasi,” kata Boedi.
