BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk ketahanan pangan pada tahun 2025, mencakup program makan bergizi gratis dan cetak sawah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan alokasi ini setelah memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Keuangan dan Sekretaris Bapanas di Kantor Kementerian Perdagangan.
Pemerintah mendistribusikan dana tersebut ke berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian BUMN, misalnya, menerima sekitar Rp 44 triliun untuk distribusi pupuk, sementara Kementerian PUPR mendapat anggaran untuk proyek bendungan dan irigasi.
Kementerian Desa memperoleh Rp 16,25 triliun untuk mendukung ketahanan pangan di desa-desa. Zulhas menegaskan bahwa mereka akan meningkatkan koordinasi antar kementerian agar program berjalan terintegrasi dan terarah untuk mencapai swasembada pangan.
Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp 15 triliun untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan, dengan target mencetak sawah seluas 150.000 hektar dan mengintensifikasi 80.000 hektar.
“Total anggaran untuk Kementan mencapai Rp 15 triliun, dengan rincian 80.000 hektar untuk intensifikasi dan 150.000 hektar untuk cetak sawah,” jelas Zulhas.
Selain itu, Badan Gizi Nasional mendapatkan anggaran Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, dengan Rp 63,356 triliun untuk pelaksanaan utama dan Rp 7,433 triliun untuk dukungan manajemen.
Zulhas juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dapat tercapai pada tahun 2028 atau 2029. (*)
