BorneoFalsh.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle.
Pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Pandangan umum fraksi lebih dominan menyoroti terkait persoalan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan. Meskipun terdapat sorotan di bidang pendidikan dan kesehatan. Tiga pointer ini yang selalu mendominasi, dalam setiap pandangan umum.
“Dewan mendukung, Tidak ada masalah anggaran di gelontorkan begitu banyak, tetapi harus berbanding lurus dengan kegiatan yang ada,” jelasnya kepada awak media usai rapat paripurna di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada hari Senin (19/8/2024).
Pandangan umum ini menjadi atensi khusus kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk segera dibenahi dan dituntaskan permasalahan itu, salah satu contoh yang mencuat dari pandangan fraksi terkait permasalahan banjir yang belum tuntas.
“Ini murni pandangan mereka sendiri. Kami tidak bisa mengintervensi bahwa itulah hasil daripada laporan. Mungkin saja saat teman-teman reses atau rapat dengar pendapat disampaikan sehingga sekarang dituangkan dalam pandangan umum fraksi,” sebutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin menyampaikan sorotan dari fraksi salah satunya mengenai persoalan banjir. Penanganan banjir ini belum selesai masih berproses.
“Kalau kita berbicara das ampal itu kan dari hulu ke hilir, kemudian kegiatan di das ampal itu merupakan salah satu kegiatan pemerintah kota. Sehingga proses pengendalian banjir ini akan dilakukan di tahun 2025,” terangnya.
Diharapkan ini terus berproses dan berprogres. Yang diharapkan dari hulu ke hilir bisa dilaksanakan dan ditangani. Sebenarnya pengerjaan pengendalian banjir ini bukan das ampal saja melainkan pengerjaan dari hulu ke hilir, seperti halnya pengerjaan di pintu air dekat Hotel Zurich.
Kendati begitu, Sekda Balikpapan akan memaksimalkan pengadaan Bendali dan bozem, dalam penanggulangan banjir di Kota Balikpapan walaupun terbatas. Diharapkan ada kerja sama antar OPD pada program berikutnya, yakni sinergi antara disperkim, dinas perizinan, DLH dan DPPR. “Upaya pengerjaan das ampal yang harus sama-sama dikerjakan dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Kolaborasi antar dinas seperti pengerjaan drainase, bozem dan upaya melakukan reboisasi kawasan hutan kota maupun hutan lindung, sebagai upaya penanggulangan banjir. “Kan memang harus sama-sama tidak bisa sendiri,” pungkasnya.
