Bupati Paser Minta BPD dan Kades Proaktif Lakukan Pendataan, 30 Ribu Masyarakat Belum Terakomodir BPJS

oleh -
Bupati Paser dr. Fahmi Fadli (tengah) saat foto bersama dengan panitia pelaksana, dan jajaran OPD Paser, usai membuka kegiatan peningkatan kapasitas BPD di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, yang berlangsung di hotel Kriyad Sadurengas, Senin (13/12/2021). Foto : BorneoFlash.com/Fitriani.
Bupati Paser dr. Fahmi Fadli (tengah) saat foto bersama dengan panitia pelaksana, dan jajaran OPD Paser, usai membuka kegiatan peningkatan kapasitas BPD di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, yang berlangsung di hotel Kriyad Sadurengas, Senin (13/12/2021). Foto : BorneoFlash.com/Fitriani.

BorneoFlash.com, TANA PASER – Terdapat 30 ribu masyarakat di Kabupaten Paser yang belum terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gratis dari pemerintah. 

Hal itu disampaikan Bupati Paser dr. Fahmi Fadli saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan, yang berlangsung di hotel Kriyad Sadurengas, Senin (13/12/2021). 

Fahmi meminta seluruh Kepala Desa (Kades) maupun jajaran BPD di Kabupaten Paser bisa proaktif untuk mendata dan melaporkan masyarakat agar dapat tercover yaitu BPJS Kesehatan gratis. 

“Dari 139 desa, masih cukup banyak belum menyerahkan data warga  BPJS  gratis. Karena itu, saya minta agar kepala desa bersama BPD segera bergerak turun ke bawah, mendata dan menemui masyarakatnya agar program BPJS gratis bisa mencapai target yang diinginkan,” tegasnya. 

Setidaknya, lanjut Fahmi, program BPJS gratis tersebut bisa mencapai 95 persen dari target yang telah ditentukan. 

Bupati mempertegas, kegiatan yang dilakukan ini guna penguatan peran serta BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang dapat diandalkan dalam mewujudkan visi misi Paser MAS (Maju, Adil, dan Sejahtera)

Diakui Fahmi, masyarakat juga banyak mengeluhkan mengenai infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Wilayah Kabupaten Paser. 

“Jalan-jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat ditargetkan pada tahun 2022 bisa direalisasikan melalui anggaran pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp.600 miliar, yang masih dalam verifikasi oleh Kemendagri,” jelasnya. 

Pinjaman tersebut, lanjut Fahmi, bakal digunakan untuk pembenahan infrastruktur jalan dengan metode rigid. Terbagi menjadi 11 ruas jalan sepanjang 201,50 kilometer, dari total panjang jalan 228,25 kilometer.  

Sementara, Ketua panitia Peningkatan Kapasitas BPD Tanjung Harapan Nasmawati dalam laporannya menyampaikan, pelatihan ini diikuti 82 peserta di wilayah Kecamatan Tanjung Harapan. 

Baca Juga :  Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Adat Kehormatan Bangsawan Suku Dayak Benuaq, Berikut Artinya

“Pelatihan ini bertujuan untuk penguatan peran serta BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan optimalisasi keterlibatan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,” pungkasnya. 

Pada kegiatan tersebut juga dihadiri Kadis PMD Chandra Irwandi, Camat Tanjung Harapan Sudarsono dan jajaran Kepala Desa se-Kecamatan Tanjung Harapan. 

(BorneoFlash.com/Fitriani)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.