BorneoFlash.com, PENAJAM – Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengurangi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Tahun Anggaran 2026 mulai berdampak langsung terhadap ruang fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kondisi ini memberi tekanan serius terhadap kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU dalam merealisasikan pokok-pokok pikiran (pokir) yang bersumber dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengatakan bahwa keterbatasan anggaran memaksa pihaknya bersikap lebih realistis dalam menyusun program pembangunan. Pemangkasan TKD otomatis mengurangi porsi anggaran yang selama ini dialokasikan untuk program-program usulan dewan.
“Kalau awalnya satu dapil bisa mengajukan beberapa kegiatan, sekarang harus dipilah lagi mana yang paling prioritas,” ujar Jamaluddin, pada Kamis (4/12/2025).
Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan hanya terjadi di PPU, melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan fiskal nasional yang berlaku secara menyeluruh. Akibatnya, setiap usulan program hasil reses maupun pertemuan dengan konstituen harus melalui proses penyaringan yang jauh lebih ketat. Artinya, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi.
DPRD PPU, lanjut Jamaluddin, juga berkomitmen untuk tidak memaksakan pelaksanaan program yang berada di luar kemampuan keuangan daerah. Disiplin pengelolaan anggaran tetap menjadi prinsip utama, dengan tetap berpegang pada aturan dan batas fiskal yang tersedia.
“Yang bisa dilakukan sekarang adalah menyesuaikan kondisi. Kalau anggaran terbatas, maka program juga harus menyesuaikan,” terangnya.
Prinsip penyesuaian ini menjadi pedoman utama DPRD PPU dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun mendatang, agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kegiatan yang paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.
Menghadapi situasi tersebut, DPRD PPU berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan. Dukungan publik dinilai penting agar langkah-langkah penyesuaian yang diambil pemerintah daerah dan DPRD dapat berjalan optimal.
“Dengan memprioritaskan program pembangunan yang benar-benar penting, kita tetap berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan meski dengan sumber daya yang terbatas,” pungkasnya. (*/Adv)
