Pemkab Kukar Perketat Kontrak Proyek Jelang Akhir Tahun, Antisipasi Keterlambatan Transfer Pusat

Etam–Benuanta 04 Desember 2025 Penulis: Ardiansyah Editor: Ardiansyah

BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperketat pengendalian pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran sebagai langkah antisipatif terhadap keterlambatan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengungkapkan hingga November 2025 dana yang masuk ke kas daerah baru mencapai sekitar Rp6,9 triliun dari total hak anggaran sebesar Rp 11,3 triliun. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam pengelolaan kontrak dan administrasi keuangan.

Sebagai bentuk pengendalian, Pemkab Kukar menegaskan tidak akan memberikan perpanjangan waktu bagi kontrak kegiatan fisik yang masa kerjanya berakhir sebelum 20 Desember. Progres pekerjaan yang telah dicapai akan langsung dihitung sesuai kondisi lapangan.

“Kontrak fisik yang selesai sebelum 20 Desember langsung dihitung progresnya tanpa ada perpanjangan. Ini untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran,” tegas Sunggono, pada Kamis (4/12/2025).

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya penumpukan pekerjaan di penghujung tahun serta menghindari potensi manipulasi progres proyek. Pemerintah daerah juga menghentikan seluruh kegiatan administrasi sejak minggu pertama Desember.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Kukar agar tidak muncul kegiatan baru yang berpotensi menimbulkan kewajiban pembayaran di tengah kondisi kas daerah yang masih menunggu transfer pusat.

“Kami ingin memastikan seluruh transaksi benar-benar terkendali dan tidak menimbulkan beban di akhir tahun anggaran,” jelasnya.

Sunggono juga menegaskan bahwa ruang fiskal daerah saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, Pemkab Kukar terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran sisa anggaran.

Ia berharap sisa dana transfer segera direalisasikan sehingga pelaksanaan pembayaran terhadap proyek yang telah berjalan dapat dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu ritme pembangunan daerah.