Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah masalah dalam pengelolaan keuangan negara, seperti ketidaksesuaian data perpajakan dan lemahnya pengendalian belanja pegawai. BPK menyampaikan temuan itu melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 unaudited, yang mereka serahkan kepada DPR RI dalam Sidang Paripurna ke-19 Tahun Sidang 2024–2025 pada Selasa (27/5).
Tag: Pajak Indonesia
Airlangga Hartarto Tegaskan Transaksi Digital Tetap Bebas PPN
Airlangga Hartarto menegaskan bahwa transaksi digital, termasuk menggunakan QRIS, e-money, dan layanan keuangan digital lainnya, tetap bebas dari PPN.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.