Selanjutnya, pansus akan menghimpun berbagai dokumen dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna membandingkan RTRW yang berlaku saat ini dengan rancangan terbaru yang sedang disusun.
“Dari hasil kajian tersebut, kami akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai dasar untuk mengidentifikasi berbagai isu strategis yang perlu dibahas dan diselesaikan bersama,” jelasnya.
Tak hanya melibatkan perangkat daerah, DPRD Bontang juga berkomitmen membuka ruang partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat dengan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan RTRW yang lebih inklusif, aspiratif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan lintas sektor.
Menurut Joni, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting agar regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi, serta menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“RTRW adalah regulasi yang menyentuh banyak sektor. Karena itu seluruh masukan akan kami kaji secara komprehensif agar menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat dan masa depan Kota Bontang,” tutupnya.
Melalui penyusunan RTRW yang matang dan partisipatif, DPRD Bontang berharap dapat menghadirkan regulasi yang menjadi fondasi kuat bagi pembangunan kota yang lebih tertata, kompetitif, dan berkelanjutan di masa mendatang. (*/Adv)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar