BorneoFlash.com, SURABAYA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemerintah memperbaiki tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar program berjalan aman dan optimal bagi siswa.
Pigai menyampaikan hal itu usai rapat dengar pendapat terkait dugaan keracunan siswa akibat mengonsumsi MBG di DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Ia menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum menjalankan sistem pengawasan harian secara maksimal. Menurutnya, petugas harus rutin memeriksa kebersihan dapur, suhu makanan, dan standar higienitas.
Pigai juga mengingatkan pemerintah untuk memperkuat pengawasan seiring bertambahnya jumlah SPPG dan sekolah penerima MBG di Jawa Timur.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah terlibat langsung dalam pengawasan, penganggaran, dan evaluasi program MBG agar pengelolaan berjalan lebih efektif.
Pigai turut mengusulkan pembentukan Dinas Gizi daerah untuk memperkuat keberlanjutan Program MBG secara nasional.
Ia menegaskan tanggung jawab utama atas dugaan keracunan berada pada pengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan pihak sekolah maupun pemerintah daerah.
Menurut Pigai, operasional dapur SPPG yang bermasalah layak dihentikan sementara hingga proses evaluasi selesai. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar