Sugeng juga menyoroti munculnya kelompok massa lain setelah aksi demonstrasi berlangsung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kegiatan tersebut disebut tidak melalui mekanisme pemberitahuan resmi kepada aparat keamanan.
“Informasi yang kami terima memang tidak ada pemberitahuan resmi ke pihak kepolisian,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyinggung adanya kegiatan jamuan yang dilaksanakan di lingkungan DPRD Kukar usai perayaan Idulfitri. Menurut Sugeng, setiap aktivitas di lingkungan DPRD semestinya diketahui secara bersama karena lembaga tersebut bukan milik individu.
“DPRD itu lembaga, jadi setiap kegiatan sebaiknya diketahui bersama,” tegas Sugeng.
Meski polemik terus berkembang, Sugeng menegaskan Fraksi PDIP hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada partai. Keputusan terkait posisi pimpinan DPRD, kata dia, sepenuhnya berada di tangan DPP PDI Perjuangan.
“Kewenangan ada di DPP, apakah nanti ada evaluasi atau keputusan lain, itu hak partai,” katanya.
Ia pun berharap situasi politik di Kukar tidak semakin memanas dan semua pihak dapat menahan diri, termasuk dalam menyikapi pemberitaan yang berkembang di ruang publik.
“Harapan kami suasana tetap kondusif dan tidak ada pihak yang saling memperkeruh keadaan,” pungkas Sugeng. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar