BorneoFlash.com, KUKAR - Dinamika politik di lingkungan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mendapat respons internal dari Fraksi PDI Perjuangan.
Di tengah polemik yang berkembang usai aksi sejumlah organisasi masyarakat, Fraksi PDIP menegaskan telah membawa persoalan tersebut ke tingkat partai sebagai bahan evaluasi.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kukar, Sugeng Hariyadi, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat sudah diteruskan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
“Kami sudah menyampaikan surat dan aspirasi masyarakat sampai ke DPP sebagai bahan pertimbangan partai,” ucapnya, pada Senin (11/5/2026).
Sugeng menilai aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang harus dihargai semua pihak.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat sikap ataupun pernyataan yang dianggap menimbulkan ketersinggungan.
“Secara pribadi maupun sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, saya memohon maaf apabila ada ucapan atau tindakan yang mungkin mencederai perasaan saudara-saudara kita,” paparnya.
Menurut dia, kondisi yang berkembang belakangan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama agar hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
Sugeng juga menyoroti munculnya kelompok massa lain setelah aksi demonstrasi berlangsung. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kegiatan tersebut disebut tidak melalui mekanisme pemberitahuan resmi kepada aparat keamanan.
“Informasi yang kami terima memang tidak ada pemberitahuan resmi ke pihak kepolisian,” ujarnya.
Selain itu, ia turut menyinggung adanya kegiatan jamuan yang dilaksanakan di lingkungan DPRD Kukar usai perayaan Idulfitri. Menurut Sugeng, setiap aktivitas di lingkungan DPRD semestinya diketahui secara bersama karena lembaga tersebut bukan milik individu.
“DPRD itu lembaga, jadi setiap kegiatan sebaiknya diketahui bersama,” tegas Sugeng.
Meski polemik terus berkembang, Sugeng menegaskan Fraksi PDIP hanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada partai. Keputusan terkait posisi pimpinan DPRD, kata dia, sepenuhnya berada di tangan DPP PDI Perjuangan.
“Kewenangan ada di DPP, apakah nanti ada evaluasi atau keputusan lain, itu hak partai,” katanya.
Ia pun berharap situasi politik di Kukar tidak semakin memanas dan semua pihak dapat menahan diri, termasuk dalam menyikapi pemberitaan yang berkembang di ruang publik.
“Harapan kami suasana tetap kondusif dan tidak ada pihak yang saling memperkeruh keadaan,” pungkas Sugeng. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar