BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program perumahan pemerintah kini dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat paling bawah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.
Ia menyebut, melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, bahkan profesi seperti penggali kubur memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah subsidi dengan skema pembiayaan yang jauh lebih ringan.
“Bunga bank yang biasanya 11 persen, sekarang bisa turun jadi sekitar 7 persen. Ini benar-benar program pro-rakyat,” ujarnya, kepada media usai pertemuan dengan para pengembang dan UMKM Kota Balikpapan, di Gedung Raider 600 Modang, pada Selasa (5/5/2026).
Selain itu, pemerintah juga mempercepat program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Kalimantan Timur, target tahun ini mencapai 3.000 unit rumah, meningkat signifikan dari sekitar 600 unit pada tahun sebelumnya.
Menurut Maruarar, lonjakan tersebut tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Program ini menghidupkan banyak sektor, mulai dari toko bangunan, tukang, hingga usaha kecil lainnya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan pro-rakyat, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran.
“Saya minta aturan ini ditegakkan. Kalau ada yang melanggar, silakan dilaporkan,” tegasnya.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menghadirkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan dengan dua skema utama, yakni sisi suplai dan permintaan.
Untuk pelaku usaha seperti kontraktor kecil, pengembang, dan toko bangunan, bunga kredit disubsidi hingga turun sekitar 5 persen, dengan plafon pinjaman mencapai Rp20 miliar.
Sementara dari sisi permintaan, masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses kredit hingga Rp100 juta tanpa jaminan dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan, atau sekitar 6 persen per tahun.
“Dengan skema ini, tidak boleh lagi ada rentenir. Masyarakat punya akses pembiayaan yang jauh lebih ringan,” katanya.
Ia menambahkan, realisasi program ini menunjukkan hasil signifikan. Dalam kurun Januari hingga April 2026, penyerapan anggaran sektor perumahan telah mencapai sekitar Rp14 triliun. Khusus di Kalimantan Timur, penyaluran KUR perumahan tercatat mencapai Rp214 miliar.
Maruarar juga mengapresiasi peran perbankan, termasuk Bank Mandiri, yang dinilai mampu mengintegrasikan sosialisasi dan realisasi program secara cepat sehingga memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan tanpa proses berbelit.
“Rakyat tidak perlu bolak-balik ke bank. Data sudah ada, bisa langsung diproses,” ujarnya.
Ia menegaskan, program ini terbuka bagi seluruh masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja informal hingga wartawan. Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan akses pembiayaan dan hunian layak benar-benar merata.
“Ini hadiah besar dari Presiden untuk rakyat. Tinggal bagaimana kita semua memastikan program ini tidak dipersulit di lapangan,” pungkasnya.
Adanya kombinasi kebijakan subsidi, kemudahan akses kredit, dan percepatan pembangunan, pemerintah berharap sektor perumahan tidak hanya menjadi solusi kebutuhan dasar, tetapi juga motor penggerak lahirnya kelas menengah baru di Indonesia. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar