Selain itu, Pemkot mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam pengawasan, mulai dari Pertamina, media, organisasi masyarakat, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Peran media bahkan diharapkan bisa aktif mengedukasi masyarakat dengan menanyakan langsung alasan penggunaan elpiji subsidi oleh warga.
Langkah pengawasan ini diambil karena adanya kekhawatiran praktik penyalahgunaan, termasuk dugaan warga yang berpura-pura tidak mampu demi mendapatkan elpiji subsidi.
Di sisi lain, pemerintah tetap menyiapkan solusi jangka panjang dengan mengusulkan penambahan kuota elpiji 3 kg serta memperluas Jaringan Gas (Jargas). Menurut Rahmad, penggunaan jargas dinilai lebih efisien dan terkontrol, layaknya sistem pembayaran listrik.
Pemkot Balikpapan saat ini tengah mengajukan penambahan sekitar 20 ribu sambungan jargas kepada pemerintah pusat melalui Pertamina.
Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap elpiji subsidi sekaligus menekan potensi kelangkaan.
“Kami harap penambahan jargas ini bisa segera terealisasi agar distribusi energi lebih merata dan tepat sasaran,” ujarnya.
Adanya kombinasi pengawasan ketat dan penambahan infrastruktur energi, Pemkot Balikpapan optimistis penyaluran elpiji subsidi dapat lebih adil dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar