“Kita akan lihat langsung di lapangan. Jangan sampai laporan selesai, tapi pelaksanaan tidak sesuai harapan,” ujarnya.
Dalam rencana peninjauan tersebut, Halili juga meminta seluruh pihak terkait turut hadir, mulai dari konsultan, manajemen konstruksi (MK), kontraktor, hingga dinas teknis. Tujuannya agar penjelasan yang diberikan bersifat komprehensif dan transparan.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan data dari masing-masing organisasi perangkat daerah terkait atas progres pekerjaan yang telah dilaksanakan..“Kami minta dinas menyiapkan data lengkap pekerjaan tahun 2025, supaya saat turun lapangan bisa langsung kita cocokan,” katanya.
Saat ditanya apakah peninjauan termasuk pembangunan gedung DPRD yang baru, Halili menegaskan tidak ada pengecualian. Seluruh proyek selesai atau belum selesai akan ditinjau secara menyeluruh. “Semua akan kita lihat, tanpa terkecuali,” tegasnya lagi.
Rencana peninjauan lapangan ini telah disampaikan kepada Ketua Pansus LKPJ dan segera dibahas dalam rapat internal Pansus LKPJ. "Nanti pada hari Senin, 4 Mei 2026 kita rapatkan dengan tim pansus," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pansus LKPJ dengan sejumlah instansi, terungkap bahwa dinas dengan anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan menjadi sorotan utama karena memiliki banyak proyek pembangunan.
Sementara itu, dinas dengan anggaran lebih kecil cenderung hanya berfokus pada kegiatan administratif. “Kalau anggarannya kecil, biasanya lebih banyak administrasi. Jarang kegiatan fisik,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar