BorneoFlash.com, SAMARINDA – Upaya perbaikan fasilitas pendidikan di Kota Samarinda masih menghadapi tantangan, terutama akibat keterbatasan anggaran.
Hingga kini, sedikitnya 12 sekolah dasar (SD) dan empat sekolah menengah pertama (SMP) telah ditetapkan sebagai prioritas revitalisasi, namun pelaksanaannya belum dapat direalisasikan sepenuhnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah tersebut membutuhkan penanganan segera.
Permasalahan yang dihadapi cukup beragam, mulai dari bangunan berbahan kayu, lokasi yang rawan banjir, hingga keterbatasan ruang belajar yang sudah tidak mampu menampung jumlah siswa.
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Disdikbud Kota Samarinda, Muhammad Syafe’i, menuturkan bahwa penentuan prioritas tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan potensi risiko bencana.
“Penetapan skala prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan masyarakat serta kondisi sekolah yang berada di wilayah rawan bencana seperti banjir,” ujarnya, pada Sabtu (2/5/2026).
Untuk tingkat SMP, beberapa sekolah yang menjadi perhatian di antaranya SMP 24 dan SMP 27 yang kerap terdampak banjir.
Selain itu, persoalan keterbatasan ruang kelas juga menjadi faktor utama, terutama di sekolah yang masih menerapkan sistem belajar bergilir atau double shift.
“Pada jenjang SMP, terdapat sekolah yang masih menerapkan sistem pembelajaran bergilir akibat keterbatasan ruang, ada pula yang daya tampungnya sudah tidak mencukupi, serta beberapa yang berada di kawasan rawan bencana,” katanya.
Sementara itu, pada tingkat SD, sebanyak 12 sekolah masuk dalam daftar penanganan karena kondisi bangunan yang masih menggunakan material kayu serta berada di area yang berisiko terdampak bencana.
Syafe’i menegaskan bahwa proses pembangunan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah harus memastikan seluruh aspek legalitas lahan telah terpenuhi sebelum proyek dilaksanakan, khususnya pada sekolah dasar.
“Pemerintah tidak dapat hanya berfokus pada kebutuhan masyarakat tanpa memastikan kejelasan status lahan. Oleh karena itu, proses ini dilakukan secara bertahap dengan memastikan seluruh aspek administratif telah aman,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan tiga hingga empat unit untuk jenjang PAUD dan TK. Namun, realisasi program tersebut masih menunggu kepastian dukungan anggaran, baik dari APBD maupun bantuan keuangan dari pemerintah tingkat atas.
“Perencanaan telah disusun dan skala prioritas telah ditetapkan. Saat ini, kami menunggu dukungan pendanaan, baik dari anggaran daerah maupun bantuan keuangan lainnya,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar