Masalah juga terjadi di sektor kesehatan. Perubahan skema penghasilan dari jasa pelayanan (jaspel) ke Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disebut belum sepenuhnya menutup selisih pendapatan tenaga kesehatan.
“Kalau ada selisih, tetap berpengaruh. Ini harus jadi perhatian,” kata Andi.
Selain itu, pelayanan puskesmas 24 jam dinilai belum ideal. Di lapangan, tenaga kesehatan disebut bekerja hingga lebih dari 10 jam per hari.
“Kalau kelelahan, potensi kesalahan medis itu ada. Ini bukan hal sepele,” sebutnya.
DPRD Kukar mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk penyesuaian jam layanan dan penambahan tenaga medis, terutama di wilayah yang masih kekurangan dokter.
Tanpa perbaikan cepat, beban dinilai akan terus ditanggung tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar