Kantor kelurahan, kecamatan, hingga OPD mulai dilengkapi dengan sarana pendukung seperti akses kursi roda, jalur khusus, dan fasilitas lainnya yang memudahkan difabel dalam mengakses layanan.
“Kelurahan inklusif itu bukan hanya manusianya, tapi juga infrastrukturnya. Jadi pelan-pelan kita lengkapi fasilitasnya,” jelasnya.
Murni menegaskan bahwa program ini tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan adalah membuka akses seluas-luasnya terhadap program yang sudah ada.
“Bantuan bukan dalam bentuk uang. Tapi bagaimana mereka bisa mengakses semua program pemerintah,” tegasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian jangka panjang, dibandingkan bantuan langsung yang bersifat sementara.
Keterlibatan Kedutaan Besar Australia dalam program ini menjadi nilai tambah dalam pengembangan konsep inklusif di Balikpapan. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat perspektif global dalam implementasi kebijakan lokal.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan mitra internasional, program KDK diharapkan dapat menjadi model yang bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia.
Program Kelurahan Inklusif menjadi bagian penting dalam upaya Balikpapan menuju kota yang ramah bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga masyarakat secara luas.
Melalui penguatan akses layanan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif, pemerintah kota berupaya menciptakan lingkungan yang setara dan berkeadilan.
“Kita ingin semua masyarakat, termasuk difabel, punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” pungkas Murni.
Langkah bertahap namun konsisten, Balikpapan kini menapaki jalan menuju kota inklusif di mana tidak ada lagi batasan bagi siapa pun untuk mengakses layanan, bekerja, dan berkontribusi dalam pembangunan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar