BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat komitmennya, dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui program Kelurahan Inklusif yang menyasar pemberdayaan penyandang disabilitas.
Upaya ini semakin diperkuat melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar Australia yang menjadikan Balikpapan sebagai salah satu daerah percontohan (pilot project).
Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan, Murni, mengungkapkan bahwa program ini telah berjalan sejak 2022 dan saat ini diterapkan di enam kelurahan. Program tersebut dikenal dengan konsep Kelurahan Disabilitas Inklusif (KDK), yang berfokus pada peningkatan akses bagi penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik.
“Prinsipnya adalah bagaimana para difabel bisa mengakses semua layanan publik, baik itu layanan pemerintah, sosial, maupun ekonomi,” ujar Murni, pada Rabu (29/4/2026).
Menurut Murni, sebelum adanya program KDK, Pemerintah Kota Balikpapan sebenarnya telah memiliki berbagai program untuk penyandang disabilitas. Namun, pendekatan yang dilakukan masih terbatas pada bantuan sosial.
Dengan hadirnya program inklusif ini, paradigma tersebut mulai bergeser ke arah pemberdayaan dan kemandirian.
“Kalau dulu mungkin lebih banyak bantuan, sekarang yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mandiri. Di sinilah peran intervensi pemerintah kota dibutuhkan,” jelasnya.
Program KDK mendorong penguatan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif pembangunan.
Sebagai bagian dari implementasi program, Pemerintah Kota Balikpapan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memastikan layanan mereka dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Salah satu langkah konkret adalah kehadiran Unit Layanan Disabilitas (ULD) di sektor ketenagakerjaan. ULD berfungsi memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses pekerjaan serta peluang karier yang setara. “Di ketenagakerjaan sudah ada ULD, ini untuk membantu difabel mendapatkan pekerjaan,” kata Murni.
Selain itu, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian juga telah menyediakan ruang atau tenant khusus bagi pelaku usaha difabel, baik dalam kegiatan event lokal maupun tingkat kota.
Di sektor kesehatan, pemerintah memberikan jaminan melalui BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan juga diprioritaskan bagi kelompok difabel untuk memberikan perlindungan kerja. “Intinya semua program pemerintah kota bisa diakses oleh mereka,” tegasnya.
Tidak hanya membuka akses, program KDK juga menekankan pentingnya pendampingan. Pemerintah kota menyediakan program pemberdayaan yang terintegrasi, mulai dari pelatihan hingga penguatan kapasitas individu.
Penyandang disabilitas didorong untuk terlibat dalam berbagai sektor, seperti UMKM, pendidikan, hingga layanan sosial. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan mereka dengan berbagai peluang tersebut.
“Programnya dalam bentuk pendampingan. Kita fasilitasi mereka ke UMKM, ke dinas sosial, ke pendidikan, hingga mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Murni.
Terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor pemerintahan, Murni menyebut bahwa saat ini sudah ada difabel yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Namun, proses penerimaan tetap mengikuti aturan nasional yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. “Kalau syaratnya terpenuhi dan mereka lolos seleksi, tentu bisa diterima. Semua kembali ke kompetensi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa jumlahnya masih terbatas karena proses seleksi berbasis kompetensi tetap menjadi faktor utama.
Saat ini, program Kelurahan Inklusif baru diterapkan di enam kelurahan di Balikpapan. Meski jumlahnya masih terbatas, pemerintah optimistis program ini dapat diperluas ke wilayah lain. “Tantangan kita adalah bagaimana memperluas. Kita ingin kelurahan lain juga bisa membentuk KDK,” kata Murni.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kesiapan sistem dan lingkungan yang mendukung inklusivitas.
Konsep kelurahan inklusif tidak hanya menyasar aspek sosial, tetapi juga infrastruktur. Pemerintah kota secara bertahap melakukan penyesuaian fasilitas publik agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
Kantor kelurahan, kecamatan, hingga OPD mulai dilengkapi dengan sarana pendukung seperti akses kursi roda, jalur khusus, dan fasilitas lainnya yang memudahkan difabel dalam mengakses layanan.
“Kelurahan inklusif itu bukan hanya manusianya, tapi juga infrastrukturnya. Jadi pelan-pelan kita lengkapi fasilitasnya,” jelasnya.
Murni menegaskan bahwa program ini tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan adalah membuka akses seluas-luasnya terhadap program yang sudah ada.
“Bantuan bukan dalam bentuk uang. Tapi bagaimana mereka bisa mengakses semua program pemerintah,” tegasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian jangka panjang, dibandingkan bantuan langsung yang bersifat sementara.
Keterlibatan Kedutaan Besar Australia dalam program ini menjadi nilai tambah dalam pengembangan konsep inklusif di Balikpapan. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan dukungan teknis, tetapi juga memperkuat perspektif global dalam implementasi kebijakan lokal.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan mitra internasional, program KDK diharapkan dapat menjadi model yang bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia.
Program Kelurahan Inklusif menjadi bagian penting dalam upaya Balikpapan menuju kota yang ramah bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga masyarakat secara luas.
Melalui penguatan akses layanan, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif, pemerintah kota berupaya menciptakan lingkungan yang setara dan berkeadilan.
“Kita ingin semua masyarakat, termasuk difabel, punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” pungkas Murni.
Langkah bertahap namun konsisten, Balikpapan kini menapaki jalan menuju kota inklusif di mana tidak ada lagi batasan bagi siapa pun untuk mengakses layanan, bekerja, dan berkontribusi dalam pembangunan. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar