BorneoFlash.com, SAMARINDA - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai merancang sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi lonjakan inflasi daerah.
Upaya ini difokuskan pada dua faktor utama, yakni kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.
Melalui pendekatan lintas sektor, pemerintah menyiapkan skema koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Selain itu, efisiensi distribusi dan intervensi pasar secara terbatas juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan harga tanpa mengganggu aktivitas pelaku usaha.
Asisten II Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Pattiroy, menyampaikan bahwa langkah awal telah dimulai melalui forum diskusi bersama sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari unsur kecamatan, Dinas Perhubungan, pihak Pertamina, hingga pelaku usaha.
“Pembahasan ini masih berada pada tahap awal untuk merumuskan berbagai alternatif solusi, dengan tujuan memastikan distribusi barang tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan tambahan beban biaya,” ujarnya, pada Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah antrean BBM yang berpotensi menghambat arus distribusi barang, terutama dari wilayah Palaran. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan biaya operasional distribusi.
“Apabila waktu tunggu untuk memperoleh BBM terlalu panjang, maka biaya angkut akan meningkat dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Hal ini yang berupaya kami kendalikan,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema khusus bagi pelaku distribusi agar tidak terdampak langsung oleh kondisi antrean BBM.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan harga, di antaranya tomat, ikan tongkol, minyak goreng, dan beras. Peningkatan paling terasa terjadi pada biaya distribusi beras yang didatangkan dari luar daerah.
“Terjadi kenaikan biaya pengangkutan beras dari Sulawesi, yang sebelumnya berada di kisaran Rp8.000 menjadi sekitar Rp12.000. Kenaikan ini turut memengaruhi harga jual di pasar,” ungkapnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkot Samarinda berencana menggelar operasi pasar di beberapa lokasi, termasuk Pasar Segiri, dalam waktu dekat. Program ini ditujukan untuk menekan laju kenaikan harga dengan menyediakan sejumlah komoditas penting di bawah harga pasar.
Adapun barang yang akan disiapkan meliputi tomat, ikan tongkol, minyak goreng, beras SPHP, serta telur.
“Komoditas yang kami sediakan akan dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, sebagai upaya menjaga keterjangkauan bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Marnabas mengingatkan bahwa pelaksanaan operasi pasar harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pedagang.
“Frekuensi pelaksanaan operasi pasar perlu dijaga agar tidak berlebihan, karena berpotensi merugikan pedagang dan bahkan dapat memicu kondisi deflasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran pemerintah dalam hal ini bukan untuk mengendalikan harga secara mutlak, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha sebagai distributor.
“Baik inflasi yang terlalu tinggi maupun deflasi sama-sama tidak diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir sebagai penyeimbang dalam menjaga stabilitas ekonomi,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar