BorneoFlash.com, SAMARINDA – Tekanan publik terhadap kebijakan anggaran di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mendapatkan respons terbuka dari kalangan legislatif.
DPRD Kaltim mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, menyusul aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di depan kantor dewan, pada Selasa (21/4/2026).
Pengakuan tersebut disampaikan setelah perwakilan DPRD menemui massa aksi. Kritik yang mengemuka dinilai menjadi refleksi penting bagi lembaga legislatif untuk melakukan pembenahan, terutama dalam memastikan setiap kebijakan anggaran lebih peka terhadap kondisi masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin atau Ayub, menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas polemik yang terjadi. Ia menegaskan bahwa persoalan anggaran tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pihak eksekutif semata.
“Kami menyadari adanya kekurangan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh kesalahan hanya ditujukan kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia menilai sejumlah pengeluaran yang menjadi sorotan publik seharusnya telah dikawal secara ketat sejak tahap perencanaan.
Menurutnya, kurangnya sensitivitas terhadap kondisi sosial menjadi salah satu penyebab munculnya polemik tersebut.
Ayub juga menegaskan bahwa persoalan yang muncul bukan semata-mata berkaitan dengan aspek legalitas, melainkan juga menyangkut kepekaan dalam membaca situasi di tengah masyarakat.
“Dari sisi regulasi kemungkinan tidak terdapat pelanggaran, namun aspek empati dalam pengambilan kebijakan belum optimal,” katanya.
DPRD, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kebijakan yang menuai kritik.
Salah satu langkah yang diambil adalah pembatalan rencana pengadaan senilai Rp8,5 miliar oleh gubernur sebagai respons atas dinamika yang berkembang di masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui bahwa peredaran informasi yang tidak utuh turut memperbesar polemik.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar