BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengubah strategi dalam mengatasi kekurangan tenaga medis di wilayah terpencil. Selain merevisi skema insentif, layanan kesehatan kini diperkuat melalui pemanfaatan telemedicine.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian kebijakan untuk menarik minat tenaga medis, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah revisi aturan terkait peningkatan insentif bagi dokter non-ASN.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru agar tenaga medis bersedia bertugas di daerah terpencil seperti Kecamatan Tabang.
“Insentif sedang kita siapkan untuk ditingkatkan, supaya ada daya tarik bagi dokter,” ucap Aulia, pada Senin (20/4/2026).
Di sisi lain, untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan, Pemkab Kukar juga mengoptimalkan sistem telemedicine.
Melalui skema ini, tenaga perawat di lapangan tetap memberikan pelayanan langsung kepada pasien, sementara dokter melakukan pemantauan dan konsultasi dari jarak jauh.
Langkah tersebut menjadi solusi sementara di tengah tantangan distribusi tenaga medis yang belum merata, terutama di wilayah hulu yang memiliki keterbatasan akses.
Pemerintah daerah menilai, pendekatan kombinasi antara peningkatan insentif dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi yang lebih realistis dalam jangka pendek, sembari menyiapkan solusi jangka panjang.
Selain itu, kerja sama dengan berbagai pihak juga terus diperkuat, baik dengan sektor swasta maupun institusi pendidikan, guna mendukung upaya pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kukar.
Bupati Aulia menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini dan terus mencari formula terbaik agar masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Yang penting pelayanan tetap berjalan, sambil kita siapkan kebijakan yang lebih kuat ke depan,” pungkasnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar