lihat foto
BorneoFlash.com, KUKAR - Keterlambatan pembayaran insentif bagi ribuan guru honorer di Kutai Kartanegara (Kukar) masih menjadi sorotan.
Sudah memasuki bulan keempat sejak awal 2026, hak tersebut belum juga diterima, memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menyebut kondisi ini tidak lepas dari belum tersedianya anggaran di kas daerah. Ia menegaskan, persoalan tersebut lebih pada faktor teknis pendanaan, bukan karena kelalaian pemerintah daerah.
“Bukan tidak mau dibayarkan, tapi memang kondisi kas daerah saat ini belum memungkinkan karena dana dari pusat belum masuk,” jelas Yani, pada Jumat (17/4/2026).
Situasi ini pun berdampak langsung pada keseharian para guru honorer yang menggantungkan penghasilan dari insentif tersebut. DPRD Kukar pun mendorong agar ada percepatan realisasi begitu anggaran tersedia.
“Kami memahami kondisi teman-teman guru honorer. Begitu dana dari pusat sudah ditransfer, tentu pembayaran akan segera diproses,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD juga membuka ruang komunikasi bagi para guru honorer untuk menyampaikan keluhan secara resmi agar dapat segera difasilitasi.
“Silakan sampaikan aspirasi secara tertulis. Nanti akan kami tindak lanjuti melalui rapat dengar pendapat supaya ada solusi yang jelas dan tidak berlarut,” tambahnya. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar