BorneoFlash.com, KUKAR - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat apresiasi dari DPRD Kukar.
Meski demikian, DPRD menegaskan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah tetap menjadi perhatian agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan opini WTP merupakan capaian positif yang menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan cukup baik.
Namun menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tetap perlu memperhatikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK.
“Alhamdulillah, Kutai Kartanegara kembali mampu mempertahankan opini WTP. Ini tentu menjadi kebanggaan bersama yang harus terus dijaga,” ucap Yani, pada Jumat (29/5/2026).
Ia juga menilai rekomendasi dari BPK perlu dipahami sebagai bagian dari evaluasi agar sistem pengelolaan keuangan daerah semakin tertata dan akuntabel.
Kendati demikian, Yani menyoroti, sejumlah catatan yang diberikan bukan berkaitan dengan penyimpangan anggaran, melainkan penguatan administrasi dan tata kelola pemerintahan di lingkungan OPD.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar