BorneoFlash.com, KABUPATEN BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat masyarakat menanamkan investasi sekitar Rp54 triliun untuk membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan dana investor tersebut menggerakkan pembangunan SPPG secara masif di berbagai daerah.
Ia menyebut sekitar 27 ribu unit SPPG kini beroperasi dari Sabang hingga Merauke. Masyarakat dan mitra investasi membangun seluruh fasilitas tersebut sehingga mempercepat pemerataan layanan gizi di berbagai wilayah.
Dadan menegaskan keterlibatan masyarakat mempercepat pembangunan dibandingkan jika pemerintah hanya mengandalkan anggaran negara. Pada 2025, BGN mengalokasikan sekitar Rp6 triliun dan membangun 315 unit SPPG, meski belum semuanya beroperasi. Sementara itu, investasi masyarakat mempercepat perluasan pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.
Ia menjelaskan setiap pembangunan SPPG menyerap 15 - 20 tenaga kerja lokal serta mendorong perputaran ekonomi melalui penggunaan material daerah. Setelah beroperasi, setiap SPPG mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku dari petani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM.
Sekitar 20 persen anggaran digunakan untuk operasional, termasuk pembayaran 47 relawan lokal dengan pendapatan Rp2,4 juta hingga Rp3,2 juta per orang. Sementara itu, 10 persen sisanya digunakan untuk pengembalian investasi.
“Sekarang tidak pernah terdengar lagi ada produk pertanian yang terbuang. Semua termanfaatkan dengan lebih baik,” ujar Dadan.
Dadan menambahkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan sekitar 1,1 juta relawan di seluruh Indonesia dan menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Ia menegaskan program ini tidak hanya menjadi intervensi gizi, tetapi juga penggerak ekonomi berbasis komunitas.
BGN menargetkan perluasan 9 ribu unit SPPG tambahan untuk melayani sekitar 3 juta penduduk, sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar