“Komposisi tim terlihat terlalu besar. Selain jumlah personel yang banyak, alokasi anggarannya juga tampak cukup signifikan,” tuturnya.
Ia pun mendorong pihak eksekutif untuk melakukan peninjauan ulang terhadap efektivitas serta manfaat dari pembentukan tim tersebut.
Langkah evaluasi dianggap penting agar penggunaan anggaran daerah dapat lebih tepat sasaran, khususnya di tengah keterbatasan fiskal yang sedang dihadapi.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengevaluasi kembali tingkat efektivitas dan manfaatnya, sehingga anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” ucapnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara tim ahli dengan OPD yang sudah ada.
“Pemerintah daerah telah memiliki perangkat dan organisasi yang menjalankan fungsi masing-masing. Oleh karena itu, perlu diantisipasi agar tidak terjadi duplikasi tugas,” tambahnya.
Ia menegaskan, apabila keberadaan tim ahli tetap dianggap diperlukan, maka pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil serta kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (*)
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar