BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, dimulai pada 10 April 2026.
Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis kinerja.
Penerapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 100.3.4.3/737/E/Setda yang diterbitkan oleh Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud pada 8 April 2026, sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait perubahan pola kerja ASN.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo, menjelaskan bahwa sistem kerja ASN kini mengkombinasikan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH), dengan satu hari kerja dari rumah setiap pekan.
“WFH dilaksanakan setiap hari Jumat untuk seluruh ASN, namun ada pengecualian bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, camat, dan lurah yang tetap wajib bekerja dari kantor,” jelasnya pada Kamis (9/4/2026).
Selain itu, perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti layanan perizinan dan administrasi kependudukan, tetap menjalankan WFO guna memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Purnomo menegaskan, meskipun sebagian layanan telah berbasis digital, pemerintah tetap menyiapkan petugas di kantor, untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pendampingan secara langsung.
Pengaturan proporsi ASN yang WFH dan WFO sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kepala perangkat daerah, agar operasional tetap berjalan dengan baik. “Jangan sampai ada masyarakat datang tetapi tidak ada petugas. Itu yang kami atur agar pelayanan tetap optimal,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan disiplin, mulai dari absensi hingga pelaporan kinerja. Presensi dilakukan dua kali sehari melalui aplikasi, yakni pukul 08.00 dan 16.30 Wita.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Tulis Komentar