Antrean dan Sistem Rujukan Disorot, DPRD Kukar Minta Evaluasi Layanan BPJS

oleh -
Penulis: Ernita Sriana
Editor: Ardiansyah
Anggota DPRD Kukar, Fatlon Nisa. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana
Anggota DPRD Kukar, Fatlon Nisa. Foto: BorneoFlash/Ernita Sriana

BorneoFlash.com, KUKAR – Kualitas layanan BPJS Kesehatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan, terutama terkait antrean pasien dan mekanisme rujukan yang dinilai masih kerap menimbulkan keluhan di lapangan.

 

Anggota DPRD Kukar, Fatlon Nisa, menyebut peningkatan jumlah peserta BPJS tidak selalu diiringi dengan kesiapan fasilitas kesehatan. Dampaknya, waktu tunggu pasien di sejumlah layanan masih menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat.

 

“Peserta terus bertambah, tapi pelayanan juga harus ikut menyesuaikan. Jangan sampai masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan,” ucap Fatlon, pada Jum’at (27/3/2026).

 

Selain antrean, sistem rujukan berjenjang juga menjadi perhatian. Tidak sedikit peserta yang mengaku kesulitan memahami alur layanan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan lanjutan.

 

Menurut Fatlon, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi tidak hanya pada pelayanan medis, tetapi juga pada sistem informasi yang diterima peserta.

 

“Masalahnya bukan hanya di layanan, tapi juga pemahaman masyarakat terhadap prosedur BPJS itu sendiri,” katanya.

 

Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyatakan bahwa seluruh layanan yang diberikan telah mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk pembagian layanan antara tingkat pertama dan lanjutan.

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.