Saat ini, pihaknya masih menunggu jawaban tertulis sebagai dasar pelaksanaan pengembalian secara resmi.
Apabila persetujuan telah diberikan, proses berikutnya adalah penandatanganan berita acara serah terima pengembalian. Setelah itu, penyedia diwajibkan mengembalikan dana ke kas daerah dalam waktu paling lama 15 hari.
“Apabila persetujuan tertulis telah diterima, maka kendaraan akan dikembalikan dan dana harus disetorkan kembali ke kas daerah sesuai ketentuan,” tegasnya.
Faisal juga menanggapi anggapan di media sosial yang menilai langkah tersebut sekadar upaya meredam kritik. Ia memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara administratif dan dapat dipantau secara terbuka.
“Langkah ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan melalui mekanisme yang jelas dan akuntabel, termasuk pengembalian dana ke kas daerah yang dapat diawasi,” tuturnya.
Pemprov Kaltim menargetkan seluruh tahapan pengembalian rampung sebelum 20 Maret. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan daerah dapat disesuaikan dan tidak lagi mencantumkan transaksi pembelian kendaraan tersebut dalam neraca tahun anggaran sebelumnya.
“Penyelesaian ditargetkan sebelum 20 Maret agar laporan keuangan daerah dapat tersusun secara bersih,” imbuhnya.
Ia menambahkan, mekanisme yang ditempuh tidak melalui proses lelang, melainkan pengembalian langsung kepada penyedia berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya.
“Prosesnya bukan melalui lelang, tetapi pengembalian langsung kepada penyedia sesuai kesepakatan,” demikian Faisal.
